Disebut Pemerasan Rp 2 Juta untuk Setiap Tanda Tangan, Dinas Pendidikan Makassar: Buktikan

Disebut-Pemerasan-Rp-2-Juta-untuk-Setiap-Tanda-Tangan,-Dinas-Pendidikan-Makassar-Buktikan

Dinas Pendidikan Kota Makassar akhirnya menanggapi tudingan Wali Kota Makassar Mohammad Ramadhan ‘Danny’ Pomanto terkait biaya penandatanganan dari Rp 2 juta hingga Rp 5 juta.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Neilma Palamba, saat dikonfirmasi, Jumat (21 Mei 2021) mengaku tidak yakin dengan kasus tersebut.

Disebut-Pemerasan-Rp-2-Juta-untuk-Setiap-Tanda-Tangan,-Dinas-Pendidikan-Makassar-Buktikan

Pasalnya, ia baru menjabat sebagai Pj Kepala Dinas Pendidikan dan kasus dugaan pemerasan uang tanda tangan

sudah berlangsung sekitar 2 tahun.

“Saya tidak tahu persis kasusnya karena saya baru menjabat sebagai wakil kepala dinas pendidikan. Tapi ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar,” ujarnya.

Baca juga: Danny Pomanto Ungkap Setiap Menandatangani Kontrak dengan Dinas Pendidikan Makassar Diperas Rp 2 Juta

Dalam komunikasi Neilma Palamba kepada Kompas.com, Amalia Malik, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, membantah adanya pungutan liar (pungutan) senilai Rp 2 juta yang diminta guru dan kepala sekolah. Mendapatkan tanda tangan dari pejabat Dinas Pendidikan Makassar.

Menurut Amalia, para guru dan kepala sekolah diduga membayar jasa pembuatan jurnal ilmiah

atau hasil penelitian untuk kepentingan periklanan. Bukan sebagai pelumas untuk mendapatkan tanda tangan.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Guru dan kepala sekolah SD dan SMP Kota Makassar, lanjut Amalia, wajib memasukkan karya akademik sebagai salah satu prasyarat kenaikan pangkat, sebagaimana tertuang dalam surat edaran BKP SDM Makassar.

Karena tidak mungkin membuat buku harian, sejumlah guru dan kepala sekolah diduga memilih untuk membayar joki.

“Bahkan ada beberapa guru yang terkendala karena tidak memiliki penelitian dan majalah

, sehingga mereka membayar orang yang bekerja untuk membuatnya,” kata Amalia.

Amalia mengatakan, setelah guru dan kepala sekolah memenuhi syarat kenaikan pangkat, akan diterbitkan langsung Surat Keputusan (SK) oleh BKP SDM Makassar.

Perempuan berkacamata itu mengatakan, ada tim independen yang sudah mengecek kelengkapan dokumen untuk guru dan kepala sekolah.

Tim, kata dia, menilai dan mengecek kredit atau poin dari guru. Hal ini untuk menentukan apakah cukup atau tidak.

Baca juga: Pemerasan Tak Bermoral di Dinas Pendidikan Makassar Diduga Hasilkan Puluhan Miliar Rupee Setiap Tahun

Hasil dari tim independen kemudian akan dipublikasikan. Selain itu, pihaknya langsung menyerahkannya ke Badan Pengembangan Kepegawaian dan Kepegawaian Daerah (BKPSDMD). Disampaikan oleh BPKSDMD kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Tim independen yang mengevaluasi guru dan kepala sekolah. Tinjauan dokumen kemudian diserahkan kepada tim independen yang bersertifikat untuk melakukan penilaian, ”jelas Amalia.

Karena itu, Amalia meminta para guru dan kepala sekolah yang mengadukan penandatanganan ilegal senilai Rp 2 juta ke Dinas Pendidikan Makassar untuk membuktikan kasus tersebut.

“Saya berharap guru yang bersangkutan melapor (ke Walikota Makassar) bisa membuktikannya,” ujarnya.

Dugaan pungli di lingkungan Kementerian Pendidikan Makassar pertama kali diungkap Wali Kota Moh. Ramdhan Pomanto.

Danny, sapaan akrabnya, mengaku telah mendengar banyak keluhan dari para guru tentang kewajiban membayar Rp 2 juta untuk mendapatkan tanda tangan kenaikan pangkat.

Biro Pendidikan Makassar bernama Danny praktik curang terjadi sebelum dia dilantik sebagai orang nomor satu di Kota Daeng.

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id

About Aldi 182 Articles
TERUSLAH BERUSAHA PANTANG MENYERAH